haluannews.com – Andalkan TNI-Polri untuk mendisiplinkan protokol kesehatan atau PPKM Mikro skala Desa sebagai pembatas kegiatan masyarakat. Dikarenakan wabah akibat Covid-19 yang masih belum usai, masih belum berakhir merupakan salah satu alasan Presiden Joko Widodo untuk membatasi kegiatan masyarakat di skala mikro. “Krisis kesehatan akibat COVID-19 belum usai, masih belum berakhir. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, 3M, dan juga aktif untuk mendukung 3T dan mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro, PPKM di skala desa,” tutur Jokowi saat rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).
Jokowi menekankan bahwa pengawasan ketat untuk protokol di tingkat desa sangat penting untuk dilakukan. TNI dan Polri memiliki satuan tugas hingga tingkat bawah. “Kenapa ini perlu, karena di desa itu TNI memiliki Babinsa, di desa itu Polri memiliki Bhabinkamtibmas,” tutur dia yang dilansir dari sumber berita detik.com. Harapan Jokowi kedepannya semua pihak dapat bekerja sama saat terintegrasi dalam memutuskan mata rantai penularan Corona sehingga krisis kesehatan saat pandemi ini segera selesai.
Selain itu, vaksinasi massal pun diminta Jokowi untuk TNI-Polri dukung yang biasa dilakukan di klaster tertentu seperti kawasan pasar hingga daerah dengan paparan Corona yang tinggi. “Saya minta jajaran TNI-Polri untuk dukung vaksinasi massal. Vaksinasi memang dilaksanakan puskesmas, vaksinasi juga dilaksanakan di rumah sakit tapi perlu ada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan massal. Mungkin bisa di kawasan pasar atau di klaster jasa ekonomi atau klaster kampung yang sudah memerah karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI-Polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada,” katanya.
Rapim Bareng Kapolri Dan Panglima TNI Siap Bantu Vaksinasi PPKM Mikro Skala Desa
Merekalah anggota yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap bencana alam ataupun pandemi. Ucapan terimakasih yang disampaikan Presiden RI tersebut mengucapkan dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh aparat penegak hukum TNI dan Polri dalam setiap masa sulit yang sedang terjadi termasuk saat terjadinya pandemi seperti ini, mereka selalu terdepan. Rapat yang dilakukan antar lembaga yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan mereka siap untuk bantu vaksinasi PPKM Mikro skala Desa.
Satukan pola sikap dan pola tindak dalam strategi mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah Presiden yang telah disampaikan untuk memberikan pembekalan di Istana Presiden Jakarta. “Rapim TNI-Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak termasuk strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah Bapak Presiden yang disampaikan saat memberikan pembekalan di Istana Presiden Jakarta tadi pagi. Andalkan TNI-Polri tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk juga mendukung 3T dan mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro,” ujar Hadi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (15/2/2021).
TNI dan Polri diminta untuk menyiapkan dan dikerahkan ribuan tenaga sebagai vaksinator baik TNI maupun Polri saat melaksanakan Vaksinasi di Akhir bulan Februari tahun 2021 mendatang. Pemantauan yang dilakukan PPKM Mikro di RT dan RW akan dilakukan Panglima TNI dan sejumlah dorongan dari Komnas HAM dari kebijakan pemerintah. Kegiatan ini menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit bahwa program yang satu ini merupakan program yang bisa dilaksanakan sebagai peningkatan soliditas keduanya dan harapan semuanya dari personil dari TNI dan Polri bisa bekerja sama dengan baik di Lapangan.
“Untuk itu, sebagai tambahan dan tentunya meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri ke depan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bersifat integrasi, bersifat pendidikan, dan berbagai macam kegiatan di lapangan. Sehingga TNI dan Polri semakin solid,” pungkasnya yang dilansir dari detik.com. Harapannya semoga program yang akan dilaksanakan bisa menekankan laju pertumbuhan mata rantai penularan Covid-19. Selanjutnya, terkait dengan program yang lainnya bisa dilakukan pengawasan dan pengembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengawalan terhadap program nasional yang bersifat padat karya seperti Infrastruktur ataupun program lainnya bisa dikawal dengan baik oleh 2 aparat penegak hukum Polri maupun TNI.
