KPK Tidak Masuk ke Daerah Jika Fungsi Hukum Berjalan Baik

Jumat 10 Maret 2017 23:31:13 WIB Dilihat : 189 Kali


KPK Tidak Masuk ke Daerah Jika Fungsi Hukum Berjalan Baik

HALUANNEWS--Munculnya wacana KPK membuka cabang di Provinsi tidak diperlukan jika Kepolisian dan Kejaksaan bekerja dengan baik. Pasalnya, ada beberapa kasus yang ditangani lembaga penegak hukum mandek.
 
"Saya ambil contoh di daerah Maluku Utara, ada seorang mantan bupati yang sakti betul, kasusnya sudah 5-10 tahun tidak pernah diangkat padahal kasusnya sudah jelas," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat pertemuan dengan Kejati dalam rangkaian acara Kunker di Bali, Kamis (9/3). 
 
Kemudian, sambung Bamsoet-panggilan akrab Ketua Komisi III DPR ini, ada pengaduan dari masyarakat yang melapor ke KPK, berselang tidak lama langsung ada rencana KPK untuk mengusut kasus itu, namun Kajati dan Kepolisian meminta  agar mereka saja yang menangani.
 
"Nah, kalau kerja kepolisian dan kejati di daerah sudah baik, KPK mungkin tidak akan banyak ke daerah lagi. Sehingga tidak ada lagi wacana KPk ingin membangun cabang di daerah," terang Politisi F-Golkar itu.
 
Jadi, lanjut Bamsoet, jika ada orang tersangka korupsi yang ditangkap KPK di suatu daerah, maka itulah kegagalan Kajati dan Kajari. Karena mana mungkin KPK bisa tahu kasus yang ada di daerah kalau bukan ada yang melapor.
 
Selain itu, menurut Bambang, memang ada wacana bahwa Kejaksaan ini tugasnya hanya penuntutan, tidak boleh lagi melakukan penyelidikan apalagi penyidikan. Jadi ada semacam pemisahan kekuasaan atau wewenang dari kejaksaan. 
 
"Makanya kita berharap kejaksaan bisa menjaga dirinya sendiri, agar kekuasaannya tidak diambil oleh pihak-pihak lain. Tunjukkan kepada kami bahwa kejaksaan masih sangat diharapkan kinerjanya," harapnya.
 
Sementara itu, Kajati Bali, Jaya Kesuma, mengatakan, "kami akan selalu berusaha maksimal dalam bekerja dalam penegakan hukum, dan mohon doanya agar kami dalam setiap perkara kasus tidak ikut terseret dalam ranah politik,"ungkapnya.
 
Ia mencontohkan, dalam kasus Margriet sudah ditangani secara profesional. Memang ada pandangan yang bersangkutan seolah-olah terzalimi.
 
"Dalam kasus ini, kami sudah melakukan sesuai prosedur, mulai diuji tingkat pertama sampai kasasi. Jadi kalau ada pihak yag mengatakan ada rekayasa dari penyidik, berarti kami ikut mengaminkan. Publik juga bisa menilai fakta di persidangan terbuka, jika memang ada tuduhan rekayasa,"jelasnya.
 
Jaya juga menuturkan, bahwa, Kejati masih mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan kasus hukum di daerah, "Saya rasa tidak perlu KPK membuka cabang di daerah, biarlah menjadi kewenangan Kejati,"tutupnya.

Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #Hukum #politik

Berita terakit :


Pondok Pesantren Ganra Soppeng Peringati Hari Santri
Rabu 25 Oktober 2017

Pondok Pesantren Ganra Soppeng ...

Pangan Lokal Bengkulu di GPN 2016
Sabtu 06 Agustus 2016

Pangan Lokal Bengkulu di GPN 2 ...

Ketum Kadin Saksikan Debut F1 Rio di Melbourne
Senin 21 Maret 2016

Ketum Kadin Saksikan Debut F1 ...

Kalteng Diharapkan Jadi Penghasil Buah-buahan
Selasa 10 Oktober 2017

Kalteng Diharapkan Jadi Pengha ...

Menaker Hanif Dukung Perjuangan Buruh
Kamis 11 Agustus 2016

Menaker Hanif Dukung Perjuanga ...