Pemerintah Diminta Kaji Permenristekdikti No.20/2017

Sabtu 25 Februari 2017 16:03:04 WIB Dilihat : 288 Kali


Pemerintah Diminta Kaji Permenristekdikti No.20/2017

HALUANNEWS--Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra meminta dengan tegas kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Kebijakan ini dinilai memberatkan para dosen dan guru besar, karena mereka dituntut menghasilkan jurnal ilmiah internasional terakreditasi dalam kurun waktu tiga tahun.

“Kami melihat kebijakan Permen No 20 Tahun 2017 ini perlu pengkajian yang lebih mendalam. Ini sungguh sangat memberatkan, karena rasanya tidak mungkin dilakukan, karena untuk menghasilkan jurnal dalam waktu tiga tahun, apalagi ini jurnalnya internasional, tentu memakan biaya yang cukup besar,” tegas Sutan, usai Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut politisi F-Gerindra itu, dengan biaya pembuatan jurnal yang sangat tinggi, para dosen dan guru besar tentu sangat keberatan dengan dana yang harus dikeluarkan. Ironisnya, hal itu tak sebanding dengan tunjangan yang diterima. Kabarnya, dana yang harus dikeluarkan untuk melakukan penelitian mencapai Rp 100 juta, dan biaya publikasi sebesar Rp 12 hingga Rp 15 juta.

Sutan mengakui, untuk membuat dosen dan guru besar harus memiliki kualitas internasional memang salah satu caranya dengan membuat jurnal internasional. Namun produk mereka hendaknya tidak diterbitkan oleh lembaga kapitalis Barat. Ini terindikasi sebagai pemerasan terhadap intelektual Indonesia melalui jurnal kapitalis dengan dalih internasionalisasi.

“Sebab, memasukkan artikel ke dalam jurnal internasional, di samping kita membiayai penelitian sendiri, kita harus membayar kepada jurnal internasional tersebut.  Padahal, hasil penelitian kita, mestinya kita manfaatkan secara maksimal untuk masyarakat, tidak perlu diserahkan kepada lembaga asing, apalagi dengan cara membayar pula,” ketus Sutan.

Sutan menilai, jika Permenristekdikti tetap berjalan dengan pembenaran, selain bertentangan dengan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, niscaya pembentukan Nasiolisme Pendidikan akan gagal. Sebab, pendidikan Indonesia menggadaikan para intelektual kepada kapitalisme. Nilai ini sangat bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang mencanangkan Revolusi Mental. Bahkan termasuk pelanggaran terhadap hak cipta jurnal karya para dosen dan guru besar.

Oleh karena itu, Sutan meminta agar Kemenristekdikti segara mengkaji ulang kebijakan ini. Mengingat, selain memberatkan, dosen dan guru besar perlu perjuangan yang tak mudah untuk mendapatkan gelar profesor. Pemerintah dinilainya tidak melihat dan menghargai pengabdian para profesor selama ini mengajar dan memberikan materi kuliah.

“Kami sebagai anggota komisi pendidikan belum pernah diajak bicara terkait peraturan ini. Di masa sidang yang akan datang, kita minta penjelasan dari Menristekdikti terhadap peraturan ini, yang saya yakin bahwa sekarang semua guru besar maupun profesor keberatan,” tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Diketahui sebelumnya, Menristekdikti Muhammad Nasir menerbitkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, peraturan itu menyebutkan mengenai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi bagi lektor kepala.

Paling sedikit para lektor kepala diwajibkan menerbitkan tiga karya dalam jurnal ilmiah internasional terakreditasi dalam kurun waktu tiga tahun. Atau paling sedikit satu karya ilmiah dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun

Evaluasi pemberian tunjangan, akan dilakukan pada November 2017 dengan mempertimbangkan karya ilmiah sejak 2015. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri juga wajib memberikan pelaporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti.


Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #pendidikan #politik

Berita terakit :


RIODUSUN  APUNG MUDIK: Mohon Kepada Bapak Bupati Bungo
Selasa 19 Desember 2017

RIODUSUN APUNG MUDIK: Mohon K ...

Panglima TNI Bubuhkan Cap Telapak Tangan Deklarasi Pilkada 2018 Berintegritas
Sabtu 10 Februari 2018

Panglima TNI Bubuhkan Cap Tela ...

Prajurit Satgas MTF TNI Olahraga Bersama di Pelabuhan Lebanon
Kamis 02 November 2017

Prajurit Satgas MTF TNI Olahra ...

Kadis Koperasi & UKM Harmen Rusdi turun ke Daerah, guna dorong penguatan perekonomian
Kamis 09 November 2017

Kadis Koperasi & UKM Harmen Ru ...

Panglima TNI : Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI
Senin 16 Oktober 2017

Panglima TNI : Tutup Celah Kor ...