Tak Ada Alasan untuk Tak Dukung DLP

Selasa 24 Januari 2017 10:50:18 WIB Dilihat : 232 Kali


Tak Ada Alasan untuk Tak Dukung DLP

HALUANNEWS--Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan menilai, tak ada alasan untuk tidak mendukung Program Dokter Layanan Primer (DLP). Menurutnya, jika ditinjau dari berbagai aspek, program ini sangat bagus. Termasuk dari sudut pandang masyarakat, maupun dokter itu sendiri.

Demikian dikatakannya saat RDPU antara Panja Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) dengan pakar kedokteran, antara lain Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SpF(K), SpKP, Prof. Dr. dr. Agus Purwodianto. DFM., SH., M.SiSp (K), dan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., PhD, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/01/2017).

“Karena dari segala aspek, sangat bagus. Jika dilihat dari kepentingan masyarakat maupun dokter. Sehingga prodi ini memberikan pilihan karir kepada dokter, jadi bukan hanya menjadi dosen atau dokter spesialis,” kata Popong.

Politisi F-PG itu melihat asas dari Prodi DLP adalah manfaatnya yang bagus kepada masyarakat. Sementara dari aspek yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan telah menolak permohonan judicial review UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) yang diajukan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Sehingga pengaturan DLP dalam UU Dikdok tetap harus dijalankan.

“Dari aspek yuridis, putusan MK itu sangat jelas. Apa perlu diusik lagi? Kalau saja putusan MK diusik lagi, bagaimana hukum kita. Kita harus buktikan hukum bukan untuk dilanggar, tapi dilaksanakan,” tegas Popong.

Popong tak memungkiri, masih ada pihak-pihak yang kurang setuju terhadap program DLP ini. Sehingga ia berharap, melalui Panja Prodi DLP ini, dapat menjadi jembatan, dan permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun mendorong agar segera dipersiapkan Peratuan Pemerintah atau Peraturan Menteri, sebagai penguatan agar program ini dapat dilaksanakan.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Muslim. Menurut politisi F-PD itu, dalam beberapa kesempatan kunjungan ke beberapa universitas, banyak rektor yang mendukung DLP ini. Namun karena belum ada Peraturan Pemerintahnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.

“Ini banyak yang belum tahu. Jika masyarakat disosialisasikan dengan baik, mungkin akan banyak yang mendukung,” optimis politisi asal dapil Aceh itu.

Sebelumnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., PhD menjelaskan, jalur pendidikan setara spesialis untuk DLP diadakan di UU Dikdok agar ada spesialis di layanan primer yang bekerja dengan maksimal sampai pensiun. Selama ini, sebagian besar dokter umum berada di layanan primes sebelum menjadi spesialis di pelayanan rujukan.

“Survei di mahasiswa FK Universitas Gajah Mada setiap tahun menunjukkan hasil sekitar 90 persen ingin menjadi spesialis. Mereka menjadi dokter umum di layanan primer bukan untuk berkarya sampai pensiun,” jelas Laksono.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Agus Purwodianto. DFM., SH., M.SiSp (K) menilai, jumlah DLP masih sedikit dibanding Dokter Spesialis. Perbandingannya mencapai 32 persen untuk DLP, dan 68 persen untuk Dokter Spesialis. Pasien juga cenderung berobat ke Dokter Spesialis, karena ilmu pengetahun dan teknologi kedokterannya lebih mutakhir.

Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SpF(K), SpKP mendukung Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan DLP melalui strategi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terlebih dahulu.

“Pelaksanaan program DLP sebagai Prodi DLP akan dilaksanakan setelah semua perangkat siap, yaitu aspek hukum, kurikulum, standar, dosen, wahana pendidikan, dan lainnya,” jelas Budi.


Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #kesehatan #politik

Berita terakit :


Saya Tidak Akan Biarkan KPK Diperlemah
Senin 11 September 2017

Saya Tidak Akan Biarkan KPK Di ...

Hidayat Nur Wahid ingatkan Ahok dan cagub lainnya agar tak SARA
Senin 17 Oktober 2016

Hidayat Nur Wahid ingatkan Aho ...

Akhirnya,Majikan Bayar Gaji Syaadah binti Jahar Radika
Selasa 29 Maret 2016

Akhirnya,Majikan Bayar Gaji Sy ...

ZOLA SIDAK PELAYANAN SAMSAT KABUPATEN BUNGO
Jumat 19 Januari 2018

ZOLA SIDAK PELAYANAN SAMSAT KA ...

Presiden Jokowi Ajak Kazakhstan Realisasikan Kemerdekaan Palestina
Selasa 13 Maret 2018

Presiden Jokowi Ajak Kazakhsta ...