Reformasi Harus Segera Mulai, Presiden Jokowi Akui Hukum Masih tajam dan Runcing ke Bawah

Selasa 11 Oktober 2016 15:50:51 WIB Dilihat : 290 Kali


Reformasi Harus Segera Mulai, Presiden Jokowi Akui Hukum Masih tajam dan Runcing ke Bawah

HALUANNEWS--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari.

“Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10) siang.

Presiden menunjukkan, dalam indeks persepsi korupsi dunia  2015 misalnya, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeksrule of law 2015 kita juga di ranking 52.

Jika hal ini dibiarkan, menurut Presiden, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi.  Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada pilihan lain, kita harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir.

Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi menegaskan kembali apa yang tercantum dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum. Dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #presiden #politik

Berita terakit :


Walikota Medan Buka Rapat Intensifikasi Penerimaan PBB 2016
Selasa 20 September 2016

Walikota Medan Buka Rapat Inte ...

Satnarkoba Polres Jakarta Selatan Amankan Musisi Kafe Tanam Ganja di Kos kosan
Selasa 05 September 2017

Satnarkoba Polres Jakarta Sela ...

Soal Penolakan Imunisasi MR, Presiden Jokowi: Fatwa MUI Sebut Banyak Manfaatnya
Selasa 01 Agustus 2017

Soal Penolakan Imunisasi MR, P ...

Gubernur Minta Komisioner KID Babel Profesional
Senin 14 Maret 2016

Gubernur Minta Komisioner KID ...

Pemerintah Luncurkan Program Anti Hoax
Senin 09 Januari 2017

Pemerintah Luncurkan Program A ...