TUNGGU PERATURAN PEMERINTAH, APRINDO HENTIKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

Sabtu 08 Oktober 2016 12:27:42 WIB Dilihat : 295 Kali


TUNGGU PERATURAN PEMERINTAH, APRINDO HENTIKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

HALUANNEWS--Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberhentikan  program kantong plastikberbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia sampai dengan diterbitkannya peraturanpemerintah yang berkekuatan hukum. Langkah tersebut diambil menyusul adanya pro kontra yang terjadi diberbagai daerah.

"Setelah mempertimbangkan secara masak dampak  yang berkembang, kami memutuskan menggratiskankembali kantong plastik di seluruh ritel modern, hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum,"kata Donny Kurniawan, Ketua Aprindo Jatim di Surabaya, Jumat (7/10).

Donny menjelaskan tujuan diterapkannya program kantong plastik tidak gratis tidak lain untuk mendukungupaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik di tanah air. Sebelumnya, uji cobaserupa  berhasil dijalankan selama periode 21 Februari hingga 31 Mei 2016.

"Selama masa uji coba, pengelola ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Aprindo dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagipemerintah," jelasnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlihatpenurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba 3 bulan pertama, di mana87.2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91.6 persen bersedia membawa kantong belanjasendiri dari rumah.

"Untuk itu, pemerintah saat itu memutuskan untuk melanjutkan uji coba tersebut dengan mengeluarkan SuratEdaran Dirjen KLHK No. SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui PenerapanKantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis sambil menunggu Peraturan Menteri yang tengah dikaji,"paparnya.

Namun pada perjalanannya, sambung Donny, uji coba program tersebut kian banyak menuai pro kontra diberbagai kalangan masyarakat sementara Permen LHK belum kunjung diterbitkan. Peritel modern menerimakritikan dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum, karena dianggap memungutbiaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat.

"Hal ini masih saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personeltoko, memasang Surat Edaran Dirjen KLHK, serta sarana informasi di toko-toko anggota Aprindo,” imbuhnya.

Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), bahkan telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentangpengelolaan sampah khususnya penanganan limbah kantong plastik, yang isinya tidak sejalan dengan SE KLHK.

Menurut Donny, hal tersebut mengakibatkan sebagian peritel mundur dari komitmennya untuk menjalankan ujicoba tersebut di tokonya, sehingga ditengarai memicu persaingan bisnis yang tidak sehat di industri ritelmodern.

“Pada prinsipnya, Aprindo akan tetap mendukung program pemerintah. Namun kami berharap Permen terkait Penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis dapat segera diterbitkan, agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan bersama. Aprindo juga siap memberikan masukan terkait Permen tersebut,” pungkas Dony.


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #daerah #ekonomi

Berita terakit :


Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan Dua Jenis Bayi Lobster ke Singapura
Senin 06 Agustus 2018

Polda Jambi Gagalkan Penyelund ...

 IWO OKU Kecam Percobaan Perampasan & Intimidasi Wartawan TVRI
Sabtu 23 Desember 2017

IWO OKU Kecam Percobaan Peram ...

66 Hotspot Terpantau Di Tujuh Kabupaten Di Riau
Senin 15 Agustus 2016

66 Hotspot Terpantau Di Tujuh ...

Tingkatkan Kualitas Mekanisme Penyusunan Program dan Anggaran, Bakamla RI Adakan Bimtek
Kamis 10 Agustus 2017

Tingkatkan Kualitas Mekanisme ...