Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Dapat THR Satu Kali Gaji Pokok

Jumat 07 Oktober 2016 16:31:43 WIB Dilihat : 244 Kali


Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Dapat THR Satu Kali Gaji Pokok

HALUANNEWS--Dengan pertimbangan dalam rangka menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 30 September 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

Dalam PMK itu dijelaskan, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

“Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam Tahun Anggaran 2016 ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga profesional non PNS,” bunyi Pasal 2 PMK itu.

Menurut PMK ini, pemberian THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS mengikuti ketentuan PMK pemberian THR tahun anggaran 2016 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Sedangkan pemberian THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki petapan remunerasi oleh Menteri Keuangan.

THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS itu dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling tinggai sebesar THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari PNS yaitu sebesar gaji pokok PNS yang dibayarkan pada bulan Juni 2016; dan b. tidak diberikan kepada Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah.

“Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal  6 PMK ini.

PMK ini menegaskan, anggaran yang diperlukan untuk pembayaran THR bagi Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non PNS bersumber dari penerimaan negara bkan pajak (PNBP) BLU.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 PMK Nomor 149/PMK.05/2016 yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 4 Oktober 2016 itu.


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #ekonomi

Berita terakit :


BAKAMLA RI BAHAS PERCEPATAN PERWUJUDAN EKONOMI MARITIM
Selasa 17 April 2018

BAKAMLA RI BAHAS PERCEPATAN PE ...

Perusak LPJU Diburu
Selasa 14 Februari 2017

Perusak LPJU Diburu

Pasien KLB Rawat Jalan Diperbolehkan Pulang
Selasa 30 Januari 2018

Pasien KLB Rawat Jalan Diperbo ...

Wagub Berharap Profesionalisme Pemenang Tender Proyek
Sabtu 25 Februari 2017

Wagub Berharap Profesionalisme ...

Daya Saing Indonesia Naik, Produk Industri Semakin Kompetitif
Sabtu 30 September 2017

Daya Saing Indonesia Naik, Pro ...

Muhammad Nadhar Raih Doktor Ekonomi
Senin 20 November 2017

Muhammad Nadhar Raih Doktor Ek ...