Wali Kota Medan Tandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Kamis 08 September 2016 21:28:02 WIB Dilihat : 367 Kali


Wali Kota Medan Tandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi

HALUANNEWS--Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin diwakili Wakil Walikota Ir Akhyar Nasution Msi menandatangani Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Rabu (7/9)  di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur.

Penandatanganan ini disaksikan Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, M.Si, Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, FKPD, Sekdaprovsu.      

Komitmen bersama yang ditandatangani Wakil Walikota Ir Akhyar Nasution Msi Beserta para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara itu isinya antara lain, sepakat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.           

Bahkan dalam komitmen itu 33 para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut berkomitmen untuk mendukung penerapan program pengendalian gratifikasi yang terdiri 4 poin yaitu,

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi,

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota akan mempersiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi,

3. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyiapkan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi, dan yang

ke-4, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam acara itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan keputusan Gubernur tanggal 4 Mei 2016 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi, terintegrasi yang memuat Sembilan Rencana Aksi, Sembilan poin tersebut tentunya kita harapkan dapat dilaksanakan seluruh Kabupaten/Kota, dimana kita harapkan Sumatera Utara ini benar-benar bisa menjadi Provinsi yang bersih dan terhindar dari isu negative yang sampai hari ini masih melekat di daerah kita.          

Oleh karena itu, kita berharap bahwa 33 Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi, itu dapat dilakukan, dimana hal ini tentu dibawah koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sembilan poin yang harus kita laksanakan itu, pertama kita mulai dengan menghitung dan penganggaran keuangan dengan sistem elektronik atau E Planing, kedua, Pengadaan Barang dan Jasa, ketiga, Mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan lain-lain berskala kecil bisa dilaksanakan kecamatan, keempat, Manajemen Sumber Daya Manusia, kelima, Penguatan peran inspektorat, keenam, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ketujuh, Pembenahan Aset Daerah, kedelapan, Pelaksanaan Perda RT/RW di Kabupaten/Kota Masing-Masing agar segera mengaktifkannya dan yang kesembilan, Partisipasi Publik dengan menyiapkan Unit Layanan Pengaduan, jelas Gubsu Erry Nuradi.        

Sementara, Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam arahannya mengatakan, terus terang saya memuji bahwa komitmen di Sumatera Utara ini sudah terlihat dengan penandatanganan tadi, saya senang melihat perkembangan yang terjadi di Sumatera Utara, pertama di Provinsi kemudian ke Kabupaten/Kota, oleh karena itu saya sampaikan penghargaan saya secara jujur kepada Bupati, Wakil Bupati dan semua yang hadir ungkapnya.          

Pada kesempatan itu Pahala Nainggolan sangat berharap agar 33 Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat bergerak kearah yang sama dalam melaksanakan rencana aksi sesuai dengan komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Wakil Wali Kota Usai Penandatanganan mengungkapkan Penandatanganan ini merupakan komitmen kita dalam memberantas Sikap Mental Korup dan melaksanakan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta aturan teknis yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan prosedural.

 

Pemko Medan siap menjalankan komitmen ini terkhusus pada Gratifikasi di sektor pelayanan publik yang menurut KPK harus terus di waspadai, karena merupakan  salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat, kata Akhyar.


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #polri #daerah #politik

Berita terakit :


Dansatgaskes TNI Apresiasi Keberhasilan Tim Satgaskes II TNI
Rabu 14 Februari 2018

Dansatgaskes TNI Apresiasi Keb ...

Terima Kunjungan Tim KPK Bidang Pencegahan, Walikota Paparkan e-Government
Kamis 15 Desember 2016

Terima Kunjungan Tim KPK Bidan ...

Pengamat dan Pengusaha: Industri Tumpuan Ekonomi Nasional
Minggu 06 Agustus 2017

Pengamat dan Pengusaha: Indust ...

Cak Imin Berharap Pemerintah Maksimalkan Energi Terbarukan
Jumat 28 Oktober 2016

Cak Imin Berharap Pemerintah M ...

Gubernur Ingin Semuanya
Rabu 23 Agustus 2017

Gubernur Ingin Semuanya "Segar ...