Ubah Alokasi Bankeu untuk Daerah Miskin

Sabtu 18 Juni 2016 13:46:30 WIB Dilihat : 356 Kali


Ubah Alokasi Bankeu untuk Daerah Miskin

HALUANNEWS- Pemerintah Provinsi dan DPRD Jateng harus keroyokan dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program yang terarah. Termasuk merubah metode pengalokasian bantuan keuangan untuk semua daerah miskin dalam rangka pemerataan pembangunan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP sesuai Sidang Paripurna dengan DPRD dengan agenda Penjelasan/ Jawaban Gubernur Jateng atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksaan APBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2015, di ruang Sidang Paripurna Lantai 4 DPRD Jateng, Jumat (17/6).

"Kemiskinan harus diselesaikan dengan cara keroyokan. Tadi saya sampaikan selama ini cara kita meletakannya belum tepat. Daerah miskin tidak dikeroyok dan kalau begini caranya maka penanganan kemiskinan tidak segera tuntas," terangnya.

Menurut Ganjar ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya dengan bantuan yang diarahkan untuk semua sektor di seluruh daerah miskin, seperti bantuan beasiswa, rumah tidak layak huni, infrastruktur dan lainnya. Apalagi data warga miskin yang tersebar di Jateng sudah lengkap by name by address, sehingga semakin mudah mengarahkan alokasi bantuan.

"Sekarang kita sudah punya data by name by address, sehingga kalau kita ingin memperbaiki seluruh pola, alokasinya bisa dilakukan dengan cara itu," imbuhnya.

Gubernur menunjuk contoh kucuran bantuan untuk Kabupaten Demak selama tiga tahun berturut-turut, namun kondisi daerah tidak banyak perubahan. Kondisi tersebut mengundang curiga karena tidak sedikit daerah lain yang masuk kategori miskin mengharapkan bantuan tapi tidak pernah mendapat. Sehingga Demak menjadi daerah koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Koruspgah) oleh KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini jelas mengundang curiga. Nah akhirnya benar ketika terjadi Koruspgah KPK melakukan suatu scanning terhadap daerah-daerah miskin di Jateng dan ketemu. Ini dapatnya setiap tahun tinggi tapi kondisinya begini-begini saja. Kan ini mesti ada sesuatu, kemudian dilakukan advokasi atau pendampingan Koruspgah agar tidak terulang," terang Ganjar.

Dihadapan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi sekaligus ketua sidang, Sekretaris Daerah Dr Ir Sri Puryono KS MP,dan puluhan anggota DPRD peserta sidang, gubernur juga memaparkan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Demokrat yang menyoroti kemiskinan dan bantuan keuangan. Dalam penjelasannya gubernur mengatakan kinerja penanggulangan kemiskinan mengalami capaian positif namun belum signifikan.

Hal itu ditunjukkan dari data penurunan kemiskinan tahunan. Ada dua strategi utama sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Jamkesda nonkuota, bantuan siswa miskin, pemberian jaminan sisial kesejahteraan dalam bentuk charity programme bagi kepala rumah tangga miskin nonproduktif. Strategi kedua adalah peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin yang diarahkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, upaya terobosan yang akan dilakukan antara lain membangun sinergi program dan anggaran bersama kabupaten/kota, pola sharing pendanaan dengan kabupaten/kota, serta membangun model satu data dalam penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data terpadu tahun 2015, yang telah disampaikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pada kesempatan itu, gubernur juga menjabarkan beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota tahun 2015 yang tidak dapat direalisasikan. Yakni lokasi kegiatan yang berada di wilayah desa tidak dapat dilaksanakan, karena adanya ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, adanya kendala penyediaan lahan untuk kegiatan sarana prasarana.

"Sedangkan terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena penetapan APBD kabupaten/ kota lebih awal dari penetapan APBD provinsi, sehingga pemerintah kabupaten/ kota harus lebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD," terangnya.

Kendala lainnya menyangkut penyusunan DED dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga proses persiapan harus menunggu penyelesaian DED, persyaratan penyusunan kurang lengkap, dan usulan penggantian lokasi setelah Dokumen Pelaksaan Anggaran ditetapkan.


Tag Berita :
#koran indonesia #keluarga #daerah #ekonomi

Berita terakit :


Panglima TNI Terima Kunjungan Panglima USPACOM
Senin 07 Agustus 2017

Panglima TNI Terima Kunjungan ...

 Beginilah Komunitas Pencinta Alam Peringati HUT Kemerdekaan di Lembanna Gowa
Minggu 19 Agustus 2018

Beginilah Komunitas Pencinta ...

11 Permintaan Anak Kepri pada Gubernur
Jumat 04 Agustus 2017

11 Permintaan Anak Kepri pada ...

Panglima TNI Hadiri Wing Day Sekolah Penerbang TNI AU Angkatan 93
Jumat 03 Agustus 2018

Panglima TNI Hadiri Wing Day S ...

Gubernur DIY Awali Penyalaan Lilin dalam Natal Bersama
Jumat 06 Januari 2017

Gubernur DIY Awali Penyalaan L ...

Mahasiswa Masih Bertahan di Depan Istana Meski Telah Lewat Batas Waktu Berunjuk Rasa
Jumat 20 Oktober 2017

Mahasiswa Masih Bertahan di De ...