Sosialisasi dan Jaring Masukan Perkembangan Perundingan IGC-GRTKF

Rabu 15 Juni 2016 21:17:59 WIB Dilihat : 1938 Kali


Sosialisasi dan Jaring Masukan Perkembangan Perundingan IGC-GRTKF

HALUANNEWS-"Perpanjangan mandat Inter-Governmental Committee on Intellectual property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) untuk periode 2016/2017 disambut baik oleh Indonesia dan proses negosiasi akan dimaksimalkan guna mempercepat proses penyusunan norma hukum internasional yang memberikan perlindungan yang dibutuhkan," ujar Plh. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Kemlu, Noorman Effendi, dalam sambutan pembukaan pada kegiatan Sosialisasi Perkembangan Perundingan Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (IGC-GRTKF), Selasa (14/6) kemarin.

Kegiatan Sosialisasi dan Jaring Masukan yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri ini ditujukan sebagai proses re-konsolidasi guna mendukung proses negosiasi.  Hadir sebagai narasumber adalah Pejabat Fungsional Diplomat Kemlu, Adi Dzulfuat; Peneliti Purnabakti Balitbangtan, Sugiono Moeljopawiro; Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Zainul Daulay; Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Urusan Kebijakan dan Politik, Rukka Sombolinggi.

Adi Dzulfuat menegaskan bahwa posisi Indonesia dari awal perundingan sampai sekarang adalah terciptanya instrumen hukum internasional untuk melindungi kekayaan genetik dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu unsur penting yang wajib menjadi bagian dari instrumen hukum internasional tersebut adalah adanya pengaturan mengenai disclosure requirement, yakni kewajiban pengungkapan dalam hal pemanfaatan oleh pihak asing, guna memaksimalkan akses dan keuntungan bagi pemilik.

Terkait perlindungan sumber daya genetik, Convention on Biological Diversity (CBD) 1992, telah mengatur mengenai pembagian keuntungan yang adil yang mekanismenya diatur lebih lanjut oleh Prokotol Nagoya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sugiono Moeljopawiro. Namun demikian, disampaikan bahwa Protokol Nagoya tidak mengatur mengenai sanksi pelanggaran jika pembagian keuntungan tidak dilaksanakan. Untuk itu, Sugiono menekankan perlunya pengaturan secara nasional guna melindungi kepentingan Indonesia.

Sehubungan dengan perlindungan pengetahuan tradisional dan folklor, Zainul Daulay menyampaikan agar upaya perlindungan tidak terjebak pada perdebatan kepentingan negara maju dan berkembang, melainkan harus dijadikan satu kepentingan universal, yakni perlindungan pengetahuan dan budaya masyarakat adat dari kepunahan dan perlunya dipastikan agar pemanfaatannya memberikan makna bagi si pemilik. Terkait ini, Zainul Daulay menegaskan perlunya informasi mengenai sifat dan sistem kepemilikan masyarakat adat.

Hal senada disampaikan oleh Rukka Sombolinggi, bahwa praktek pemanfaatan komersial sumber daya genetik oleh pihak asing telah sering dialami oleh masyarakat adat. Di tahun 1987, Rukka Sombolinggi menyampaikan bahwa kampungnya di Tana Toraja sudah sering didatangi oleh peneliti asing  yang begitu bebas datang dan mengambil kekayaan genetik di Indonesia. "Dibutuhkan komitmen Pemerintah untuk mencegah praktek-praktek pencurian semacam ini, kalau perlu upayakan repratriasi," kata Rukka Sombolinggi. Sementara terkait pelestarian ekspresi budaya tradisional, Rukka mengingatkan bahwa pentingnya pelestarian dan penghargaan atas sakralitasnya agar tidak hilang dimakan zaman.

Indonesia bertekad untuk melanjutkan negosiasi berbasis teks mengenai perlindungan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ini perlu  mendapatkan prioritas guna mencegah terjadinya praktek klaim kepemilikan, pencurian ataupun pemanfaatan komersial tanpa izin oleh pihak asing.

Di tataran internasional, pembahasan isu ini telah dibahas sejak tahun 2001, yakni di badan khusus PBB yang didedikasikan untuk mengembangkan sistem Hak Kekayaan Intelektual internasional, World Intellectual Property Organization (WIPO) tepatnya dalam forum IGC-GRTKF.

Perundingan telah berjalan 15 tahun dan masih menghadapi perbedaan posisi yang cukup tajam antara kelompok negara maju dan berkembang. Bahkan terjadi kevakuman perundingan sepanjang tahun 2015 diakibatkan tidak dicapainya kesepakatan perpanjangan mandat IGC-GRTKF. Upaya negosiasi akhirnya berhasil mendorong disepakatinya perpanjangan mandat IGC-GRTKF untuk periode 2016/2017.


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #presiden #politik

Berita terakit :


Panglima TNI : Peran Perencanaan Sangat Strategis Dalam Proses Pembangunan Kekuatan TNI
Jumat 20 Oktober 2017

Panglima TNI : Peran Perencana ...

175 Personel Pasukan Garuda Peringati HUT Ke-72 TNI di Kongo
Sabtu 07 Oktober 2017

175 Personel Pasukan Garuda Pe ...

Dukung PLBN Motaain, Kementerian PUPR Terus Rampungkan Jalan Perbatasan NTT
Rabu 28 Desember 2016

Dukung PLBN Motaain, Kementeri ...

Intruksi Kejagung RI, Kejari Sungai Penuh Periksa Pejabat Kerinci Terkait Dugaan Penyelewengan DD
Selasa 14 Agustus 2018

Intruksi Kejagung RI, Kejari S ...

3 Alasan Seafood Baik untuk Kesehatan
Minggu 01 April 2018

3 Alasan Seafood Baik untuk Ke ...

KADER POSYANDU BERIKAN YANG TERBAIK UNTUK KOTA BANDUNG
Selasa 22 Agustus 2017

KADER POSYANDU BERIKAN YANG TE ...