PANGKAS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH YANG GEMUK

Jumat 29 April 2016 16:28:16 WIB Dilihat : 358 Kali


PANGKAS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH YANG GEMUK

HALUANNEWS- Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah serta dalam rangka memacu reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran pemerintah daerah untuk memangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk.

"Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silahkan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy di Semarang. Jum'at (29/04).

Dicontohkan, untuk pemerintah kota yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.

Selanjutnya Yuddy mengingatkan, agar kesempatan perubahan peraturan pemerintah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yang saat ini sedang dalam proses paraf lintas menteri, hendaknya dijadikan momentum oleh daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang lebih komprehensif.

"Hindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan menghapus 10 Lembaga Non Struktural, bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada 9 lembaga lainnya yang akan dihapus," tutur Yuddy.

Ditambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi objektif organisasi pemerintah daerah saat ini, serta bagaimana idealnya ke depan, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Selain evaluasi akademik, sebaiknya dilakukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," ujar yuddy menutup pembicaraan.

editor : hi


Tag Berita :
#koran indonesia #nasional #presiden #daerah #politik

Berita terakit :


5 Tahun Kedepan, Subsidi Energi Turun 53%
Selasa 01 Maret 2016

5 Tahun Kedepan, Subsidi Energ ...

Plh Sekda Resmi Membuka Diklat Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan.
Rabu 14 September 2016

Plh Sekda Resmi Membuka Diklat ...

Hadir di Muspimnas Garda Bangsa, Menpora Paparkan Program Pemuda Kemenpora
Kamis 19 Januari 2017

Hadir di Muspimnas Garda Bangs ...

Percepat Infrastruktur dan Industri, Presiden Dorong Investasi Non APBN
Jumat 12 Agustus 2016

Percepat Infrastruktur dan Ind ...

Wakil Walikota Makassar Deng Ical Jabat Wakil Ketua ICMI Sulsel
Rabu 11 Januari 2017

Wakil Walikota Makassar Deng I ...

Lantik Pejabat Eselon I, Menkeu: Jadilah Contoh Yang DIpercaya Dalam Mengelola Keuangan Negara
Senin 31 Oktober 2016

Lantik Pejabat Eselon I, Menke ...

Bahas Upaya Tingkatkan Hubungan bilateral, Dubes RI Temui Ketua Majelis Nasional Republik Korea
Rabu 11 Januari 2017

Bahas Upaya Tingkatkan Hubunga ...