Butuh Penegakan Hukum, Demi Persaingan Usaha Sehat

Selasa 26 April 2016 12:04:08 WIB Dilihat : 374 Kali


Butuh Penegakan Hukum, Demi Persaingan Usaha Sehat

HALUANNEWS -Jakarta – Guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat maka perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan yakni pemerintah. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran sentral. Selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU ikut berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak kebijakan yang perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Adanya penegakan hukum di dalam persaingan usaha akan sangat membantu untuk membuat sektor industri menjadi lebih efisien.
 
“Bagaimanapun melakukan monopolisasi adalah tindakan yang merugikan ekonomi kita sendiri”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Forum Kebijakan Strategis tentang Strategi yang Efektif bagi Efektifitas Reformasi Kebijakan Persaingan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin pagi (25/4).
 
Menurutnya, pemerintah harus memberikan dukungan penuh, terlebih dengan posisi KPPU dan keterbatasannya dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Beliau juga menekankan agar penegakan hukum dalam persaingan usaha tidak mengganggu berjalannya industri yang ada. "Penegakan persaingan usaha berjalan tapi jangan kemudian industrinya mengalami keguncangan yang terlalu tiba-tiba, perlu wisdom", ujarnya.
 
Sementara itu, Ketua Jaringan Persaingan Usaha Inetrnasional (ICN) dan Kepala Kantor Kartel Federal Jerman Andreas Mundt menyampaikan bahwa untuk memerangi kartel internasional maka diperlukan kerjasama antarlembaga persaingan usaha seluruh dunia. Sejauh ini, sambungnya, persaingan usaha yang berlangsung selama ini memberikan dampak positif bagi kesuksesan perekonomian di Jerman.
 
“Peraturan hukum yang terpercaya yang diterapkan, meningkatkan kepercayaan para investor, selain prosedur yang jelas, juga dibutuhkan penegakan hukum yang baik dan adil untuk persaingan usaha”, tutur Mundt. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf dan Hakim Agung Syamsul Maarif.
editor : cub

Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #keluarga #kampus

Berita terakit :


KONFLIK TAKSI ONLINE DAN KONVENSIONAL GANGGU KAMTIBMAS
Selasa 21 Maret 2017

KONFLIK TAKSI ONLINE DAN KONVE ...

Soal Status Tersangka Ahok, Menko Polhukam: Terbukti Tidak Ada Intervensi Presiden
Rabu 16 November 2016

Soal Status Tersangka Ahok, Me ...

Walikota Medan Buka Dialog Kerukunan Remaja Lintas Agama
Sabtu 12 Agustus 2017

Walikota Medan Buka Dialog Ker ...

Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Manufaktur
Selasa 12 Desember 2017

Pemerintah Dorong Transformasi ...

Gubernur Riau Berencana Panggil Kepala Inspektorat
Selasa 04 Oktober 2016

Gubernur Riau Berencana Panggi ...