Butuh Penegakan Hukum, Demi Persaingan Usaha Sehat

Selasa 26 April 2016 12:04:08 WIB Dilihat : 335 Kali


Butuh Penegakan Hukum, Demi Persaingan Usaha Sehat

HALUANNEWS -Jakarta – Guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat maka perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan yakni pemerintah. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran sentral. Selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU ikut berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak kebijakan yang perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Adanya penegakan hukum di dalam persaingan usaha akan sangat membantu untuk membuat sektor industri menjadi lebih efisien.
 
“Bagaimanapun melakukan monopolisasi adalah tindakan yang merugikan ekonomi kita sendiri”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Forum Kebijakan Strategis tentang Strategi yang Efektif bagi Efektifitas Reformasi Kebijakan Persaingan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin pagi (25/4).
 
Menurutnya, pemerintah harus memberikan dukungan penuh, terlebih dengan posisi KPPU dan keterbatasannya dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Beliau juga menekankan agar penegakan hukum dalam persaingan usaha tidak mengganggu berjalannya industri yang ada. "Penegakan persaingan usaha berjalan tapi jangan kemudian industrinya mengalami keguncangan yang terlalu tiba-tiba, perlu wisdom", ujarnya.
 
Sementara itu, Ketua Jaringan Persaingan Usaha Inetrnasional (ICN) dan Kepala Kantor Kartel Federal Jerman Andreas Mundt menyampaikan bahwa untuk memerangi kartel internasional maka diperlukan kerjasama antarlembaga persaingan usaha seluruh dunia. Sejauh ini, sambungnya, persaingan usaha yang berlangsung selama ini memberikan dampak positif bagi kesuksesan perekonomian di Jerman.
 
“Peraturan hukum yang terpercaya yang diterapkan, meningkatkan kepercayaan para investor, selain prosedur yang jelas, juga dibutuhkan penegakan hukum yang baik dan adil untuk persaingan usaha”, tutur Mundt. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf dan Hakim Agung Syamsul Maarif.
editor : cub

Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #keluarga #kampus

Berita terakit :


Masukan PWI Terkait UU MD3 Akan Dibawa ke Baleg
Rabu 21 Februari 2018

Masukan PWI Terkait UU MD3 Aka ...

Ini Ulasan Mengapa Mendagri Tak Berhentikan Sementara Ahok
Minggu 12 Februari 2017

Ini Ulasan Mengapa Mendagri Ta ...

Kades Tanjung Syam akan dilaporkan kepihak berwajib
Kamis 26 Oktober 2017

Kades Tanjung Syam akan dilapo ...

Dr. Ir. Suharjo, M.Si : Produksi Durian Konawe Sultra Mengalami Penurunan Drastis
Senin 08 Januari 2018

Dr. Ir. Suharjo, M.Si : Produk ...

IBUK IBU  PKK DUSUN KOTO JAYO DILATIH MEMBUAT KERUPUK UDANG
Minggu 19 November 2017

IBUK IBU PKK DUSUN KOTO JAYO ...

Begitu Dimakan, Langsung Ditelan
Senin 19 September 2016

Begitu Dimakan, Langsung Ditel ...