BANYAK LAKIP HANYA FORMALITAS

Senin 25 April 2016 22:53:08 WIB Dilihat : 400 Kali


BANYAK LAKIP HANYA FORMALITAS

HALUANNEWS- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan asistensi dan bimbingan teknis Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/04). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada SKPD dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait penyusunan rencana aksi sebagai implementasi program kebijakan.
 
Devi Anantha, Inspektur Kementerian PANRB, mengungkapkan permasalahan dalam penyusunan laporan kinerja oleh instansi pemerintah dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap rencana strategis, pengertian outcome, tidak bisa membedakan antara output dan outcome, serta kurang peduli terhadap pengukuran kinerja.
 
"Belum bisa menentukan indikator kinerja itu penyakit lama. Lakip selama ini dibuat hanya formalitas, padahal laporan kinerja itu adalah laporan bagi stakeholders," katanya.
 
Menurut Devi, indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan atau capaian program terhadap sasarannya sangat penting karena dalam penyusunannya sangat berkaitan dengan berbagai variabel yang bukan lagi disusun berdasarkan kalimat-kalimat kualitatif, melainkan realisasi pencapaian target kinerja.
 
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Aan Syaiful Ambia, mengungkapkan bahwa rencana aksi merupakan turunan (penjabaran lebih lanjut) dari perjanjian kinerja yang dibuat oleh setiap SKPD kepada Bupati. Rencana aksi merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
 
"Kalau sudah sampai rencana aksi, ini sudah implementasi, sudah pelaksanaan program atau kebijakan," katanya.
 
Sementara itu, Kepala Subbagian perencanaan dan JDIH, Suryo Hidayat, secara teknis menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyusunan rencana aksi, setiap SKPD harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan memperhatikan outcome yang akan dihasilkan, output, dan kemudian inputnya.
 
"Ketika menentukan target, perlu diperhatikan baselinenya. Karena ketika anggaran yang disetujui kurang dari yang direncanakan, maka sasaran tidak boleh berubah, tetapi targetnya yang bisa berubah (berkurang)," katanya.
 
editor : hi 

Tag Berita :
#gubernur jambi #presiden #politik

Berita terakit :


Kampanye Di Dodaek,Paket Lontar Prioritaskan Benahi Infrastruktur Jalan
Minggu 04 Maret 2018

Kampanye Di Dodaek,Paket Lonta ...

Adirozal Sebut ASN Belum Tahu Sudah Masuk Tahapan Pilkada
Kamis 01 Februari 2018

Adirozal Sebut ASN Belum Tahu ...

Soal Pajak, Presiden Jokowi Kalau Belum Bayar Suruh Bayar
Selasa 29 Maret 2016

Soal Pajak, Presiden Jokowi Ka ...

Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
Senin 09 Oktober 2017

Komisi VII Minta Penjelasan Me ...