TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA, ZOLA: KITA PRIORITASKAN PENCEGAHAN

Rabu 24 Februari 2016 16:07:30 WIB Dilihat : 243 Kali


TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA, ZOLA: KITA PRIORITASKAN PENCEGAHAN

HALUANNEWS - Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP,MA mengemukakan bahwa dalam penanggulangan bencana, dia memprioritaskan tindakan pencegahan (preventif). Hal tersebut dikatakan oleh Zumi Zola dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Seluruh Indonesia, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/2). Rakornas yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini diikuti oleh para gubernur, bupati/walikota se Indonesia atau yang mewakili, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se Indonesia.

Dalam Rakornas tersebut dibahas seluruh bencana, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Namun, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan menjadi sorotan, karena parahnya kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan tahun 2015. “Kita mencoba untuk melaksanakan tindakan pencegahan. Saya sudah lakukan rapat koordinasi dengan Muspida Provinsi Jambi dan juga bupati/walikota se Provinsi Jambi. Intinya, saat ini kita dan para bupati/walikota sudah melakukan persiapan-persiapan,” ujar Zola.

“Tindakan ada tiga tahap, yaitu pencegahan, aksi ketika kejadian bencana, dan juga pasca kejadian. Saya berkeinginan kita prioritaskan pada pencegahan, karena kalau sudah sempat terjadi bencana, banyak sekali kerugian-kerugian yang kita alami. Contohnya, kabut asap dari kebakaran lahan dan hutan tahun lalu mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia 0,2 %,” lanjut Zola. Zola menyatakan, dalam penanggulangan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan provinsi tetangga, supaya penanggulangan kabut asap dilakukan secara terpadu.

“Tadi, saya juga berbicara dengan Gubernur Riau, pada intinya beliau siap berkoordinasi dengan Jambi, dari segi BPBD dan BMKG, kita akan tingkatkan koordinasi. Kemarin itu, titik api sudah habis, ada kiriman asap. Intinya, kita mesti sama-sama,” terang Zola. “Saya minta kepada BPBD kita dan semua instansi terkait, untuk dapat fokus dan juga memberikan yang semaksimal mungkin, agar tidak terjadi kabut asap seperti tahun-tahun lalu. Menghilangkan tidak mungkin karena gambut itu banyak sekali, tetapi target kita adalah setidaknya bagaimana menekan titik api di Jambi,” tutur Zola.

Tentang sudah dihasilkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi tahun 2015 lalu tentang pelarangan membuka lahan baru dengan cara membakar lahan dan hutan, yang juga merupakan bagian dari upaya preventif terhadap adanya kabut asap kibat kebakaran lahan dan hutan, Zola mengatakan bahwa alternatif solusi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuka lahan akan terus ditingkatkan dan diintenskan ke kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

“Akan kita lanjutkan dan tingkatkan lagi. Pertimbangan kita lebih baik untuk tidak membuka lahan dengan membakar, tetapi kita memberikan solusi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membuka lahan, saya punya program yang sudah saya lakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satu Kecamatan Satu Eskavator, itu artinya bebas dari asap, dan fasilitas kita berikan,. Tinggal nanti mungkin bersama-samalah masyarakat untuk gotong royong membayar minyaknya, bisa tidak? bisa, Tanjung Jabung Timur bisa, mudah-mudahan itu menjadi solusi yang baik dan mudah-mudahan bisa menekan kebakaran lahan dan hutan.

Kalau ini sukses, mudah-mudahan juga dinilai juga oleh nasional nanti,” jelas Zola. Menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa ketika bencana banjir sering banyak anak-anak yang bermain-main ditengah air banjir, Zola meminta supaya Dinas Kesehatan, para camat dan para kepala desa untuk pro aktif menjelaskan kepada masyarakat tentang dampaknya negatifnya dari segi kesehatan.
“Ini yang mesti disampaikan kepada masyarakat, ketika banjir, ada rezekinya, ikan meluap (lebih mudah didapat), ada juga pandangan masyarakat seperti itu.

Tetapi, ada hal yang tidak terlihat secara kasat mata yang justru merugikan kesehatan masyarakat. Tentu dari Dinas Kesehatan, camat, Kades, untuk dapat membantu kami mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan sangat penting dan ketika banjir terjadi agar jangan digunakan untuk bermain-main, lebih pada bagaimana menanggulanginya,” pungkas Zola. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya menekankan sangat pentingnya sinergitas dan teamwork dalam penanggulangan bencana, baik pada upaya pencegahan maupun tindakan jika bencana terjadi. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang baik. “Kelemahan kita yang paling fatal adalah koordinasi,” ungkap Luhut.

“Kita tidak menghendaki bencana, tetapi kita semua harus terkoordinasi bila bencana terjadi. Kerja harus temwork,” lanjut Luhut. Luhut juga menyatakan bahwa early warning system (sistem peringatan dini), pencegahan, penangkalan, dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan. Dikatakan oleh Luhut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, ada 136 kabupaten/kota se Indonesi dengan resiko tinggi bencana.

Luhut meminta BNPB, BPBD, Pemda, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait harus terpadu dalam mananggulangi bencana, namun demikian, Luhut mengemukakan bahwa sesuai dengan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dalam perencanaan harus jelas siapa berbuat apa dalam sistem satu komando. Selanjutnya, Luhut membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Seluruh Indonesia tersebut, yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangiley, dalam laporannya menyampaikan, Rakornas ini menekankan pada pengurangan resiko bencana dengan pendekatan yang berbasis masyarakat.

Willem mengatakan, pengurangan resiko bencana tersebut baru pertama kali masuk dalam RPJMN 2015 – 2019. Willem mengemukakan, dengan pendekatan yang berbasis masyarakat, maka diharapkan masyarakat bisa berperan besar dalam penanggulangan bencana. Willem menyatakan, saat ini, 33 % upaya penyelamatan dari dampak bencana dilakukan oleh masyarakat, dan kedepan diharapkan 80% upaya penyelamatan adalah dari masyarakat itu sendiri. Willem meminta, 500 BPBD se Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih terpadu lagi dengan seluruh instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan Pataka Bulan Pengurangan Resiko Bencana dari Kepala BNPB kepada Gubernur Sulawesi Utara, dimana Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2016, yang sebelumnya (tahun 2015), tuan Rumahnya jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Kesehatan, Nina Juwita Farid Moeloek; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Duta Besar AS; Duta Besar Jepang; Duta Besar Selandia Baru, juga hadir dalam rakornas tersebut.


Tag Berita :
#presiden #polri #seni #selebritis #keluarga #sehat #kampus #daerah #ekonomi #hiburan #politik #music