Dampak Moratorium, Ikan Di Kendari Melimpah

Kamis 07 April 2016 18:24:57 WIB Dilihat : 811 Kali


Dampak Moratorium, Ikan Di Kendari Melimpah

HALUANNEWS - KKPNews, Kendari – Kebijakan larangan alih muatan (transshipment) di laut dinilai merugikan. Pengusaha dan pemilik kapal besar di Kendari, Sulawesi Tenggara, menganggap kebijakan tersebut merugikan. Di sisi lain, penghentian sementara (moratorium) transshipment ini justru menguntungkan nelayan kecil.

“Untuk perusahaan agak lesu dengan adanya sistem nggak boleh transshipment di laut. Ada yang bertransformasi dari kapal pengangkut jadi kapal penangkap,” ujar Kepala Bagian Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Kendari, Budi Hartono saat ditemui detik.com yang diundang KKP untuk meninjau langsung dampak kebijakan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (transshipment) di laut dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal asing di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/4) lalu.

Selain itu ada beberapa perusahaan sektor perikanan di Kendari yang disebut mengurangi jumlah kapal karena terbatasnya aktivitas perusahaan dengan diberlakukannya larangan transshipment. “Ya di sini banyak juga anak buah kapal yang dipulangkan ke kampung halamannya,” sambung dia.

Namun sebaliknya, kebijakan Susi menjadi angin segar bagi nelayan lokal yang tidak bermodal besar. Tangkapan mereka lebih banyak karena waktu melaut mereka lebih singkat dan “saingan” mereka relatif berkurang. “Nelayan di sini makmur-makmur. Sehari di laut bisa 5 ton, 10 ton. Apalagi setelah transshipment. Rata-rata nelayan di Sultra itu makmur-makmur,” tutur Budi. “Waktu tangkapannya jadi lebih pendek, mereka bisa 5-7 hari waktunya lebih banyak dan juga nggak ada saingan dari kapal besar,” sambungnya.

Kebijakan moratorium transshipment ini dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Permen KP Nomor 58 Tahun 2014. Permen itu mewajibkan setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Perusahaan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Semenjak aturan ini diberlakukan, pro kontra terjadi di kalangan pengusaha ikan, pemilik kapal dan para nelayan kecil dengan muatan kurang dari 30 gross tonnage (GT). Pengusaha mengeluhkan melesunya sektor perikanan karena kebijakan moratorium transshipment.

editor : cub


Tag Berita :
#nasional #presiden #keluarga #daerah

Berita terakit :


Ny. Nanny Hadi Tjahjanto Dikukuhkan sebagai Ibu Kehormatan Taruna Akademi TNI
Selasa 16 Januari 2018

Ny. Nanny Hadi Tjahjanto Dikuk ...

Rektor Unasman Polman  Peserta Rembuk Nasional APTISI
Kamis 30 November 2017

Rektor Unasman Polman Peserta ...

Menteri Jonan: 3 Tahun Mendatang, Bauran EBT Capai 18%
Sabtu 14 Oktober 2017

Menteri Jonan: 3 Tahun Mendata ...

Ekowisata Kota Bogor Akan Dikembangkan
Jumat 13 Januari 2017

Ekowisata Kota Bogor Akan Dike ...

Perencanaan Waduk Medan Martubung diselenggarakan Tahun Ini
Selasa 10 Oktober 2017

Perencanaan Waduk Medan Martub ...

Dana Pensiun Dapat Berkontribusi dalam Pembangunan
Selasa 19 September 2017

Dana Pensiun Dapat Berkontribu ...

Pancasila Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah
Selasa 04 Oktober 2016

Pancasila Diusulkan Masuk Kuri ...