DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

Kamis 24 Mei 2018 23:22:27 WIB Dilihat : 2734 Kali


DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

HALUANNEWS.COM, Jakarta--Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indryana saat menerima sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tenggarong dan Kabupaten Tanggamus, di Ruang Rapat Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/5/2018).

“Terkait dengan ada kekosongan kepala daerah itu karena meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan,” jelas Iin sapaan akrab Cholida.

Lebih lanjut Cholida menjelaskan, PP Nomor 12 Tahun 2018 juga menjelaskan mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, yang diatur ke dalam Tata Tertib DPRD. 

“Diantaranya yaitu berisi tentang tugas dan wewenang, tata cara pemilihan, persyaratan calon dan penyampaikan kelengkapan dokumen, jadwal dan tahapan pemilihan, hak anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi, penetapan calon terpilih serta larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon,” jelas Iin.

Iin menambahkan PP Nomor 12 Tahun 2018 dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sebelumnya dan lebih mempermudah tupoksi dari DPRD. “Dibuat karena biasanya isinya berupa perubahan yang berdasarkan kendala dan pengalaman dari peraturan yang lama maka dari itu dilakukan penyempurnaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tenggarong Supriyadi menanyakan regulasi pengangkatan kepala daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. “Dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2018 menggantikan PP sebelumnya, membuat kami harus beradaptasi. Salah satunya yakni terkait penambahan peran memilih kekosongan kepala daerah dengan catatan di bawah 18 bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Rusli Sholeh turut menanyakan terkait tupoksi dan kewenangan Anggota DPRD di daerah yang terkadang statusnya belum jelas. “Karena selama ini ada waktunya kami disebut pejabat negara atau daerah dan terkadang tidak sebagai keduanya, semoga ke depan status bisa lebih jelas,” harapnya.(Parlementaria)


Tag Berita :
#InfoTerkini #berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #daerah #politik

Berita terakit :


Musrenbang  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi
Minggu 09 April 2017

Musrenbang Rencana Kerja Pemb ...

Wali Kota Jadi Pembicara di Semarang Business Oppurtunity
Minggu 13 Maret 2016

Wali Kota Jadi Pembicara di Se ...

Kasum TNI : HUT Kemerdekaan RI ke-73 Perlu  Perenungan Sejarah
Jumat 17 Agustus 2018

Kasum TNI : HUT Kemerdekaan RI ...

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA STAF DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUNGAI PENUH
Minggu 02 April 2017

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSI ...

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA TINGKAT KECAMATAN SECARA SERENTAK
Minggu 27 Agustus 2017

PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS UL ...

DPD LVRI DIY Gelar Syukuran HUT LVRI Ke-61
Selasa 02 Januari 2018

DPD LVRI DIY Gelar Syukuran HU ...

148 WNA di Evakuasi Dari Gili Trawangan Lombok
Senin 06 Agustus 2018

148 WNA di Evakuasi Dari Gili ...