Tagih Piutang Ruko Pemda Belakang Abadi, BPPRD Sarolangun Gandeng Pihak Kejari Lakukan Mediasi

Kamis 19 April 2018 21:12:43 WIB Dilihat : 210 Kali


Tagih Piutang Ruko Pemda Belakang Abadi, BPPRD Sarolangun Gandeng Pihak Kejari Lakukan Mediasi

HALUANNEWS.COM, Sarolangun--Tunggakan 19 ruko milik Pemda yang disewakan oleh sejumlah pedagang tepatnya di belakang Hotel Abadi Kelurahan Pasar Sarolangun mencapai 892 juta rupiah, tunggakan itu terjadi sejak tahun 2010 yang lalu hingga pada tahun 2017. 

Untuk melakukan mediasi agar piutang tersebut dapat di bayar oleh para penyewa ruko, pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Sarolangun menggandeng pihak Kejaksaan Neregi Sarolangun.
Diketahui bahwa memang sebelumnya pihak BPPRD telah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejari Sarolangun dalam menegakkan hukum yang mengacu pada dasar hukum UU kejaksaan 16 tahun 2004 pasal 30,  serta Perpres Pasal 24 Nomor 38 tahun 2010.

Kabid Pajak dan Retribusi,  Ujang Junaidi, saat konfrensi Pers, di Kantor Kejari Sarolangun, mengatakan bahwa dari 19 pedagang yang diundang untuk datang ke Kejaksaan, hanya saja yang hadir sebanyak 12 pedagang.  dalam pemanggilan pedagang itu, dengan tujuan untuk penyesuaian data yang dimiliki oleh pedagang dan pihak pajak mengingat tunggakan itu sudah cukup banyak.
” Dimediasikan oleh pihak kejaksaan, yang sudah kita lakukan mou dengan kejaksaan tahun 2017 lalu. Soal pengelolaan 19 ruko pemda di belakang abadi yang disewakan oleh pedagang, kita sampaikan undangan, cuma yang hadir dari 19 itu hanya ada 12 penyewa. Kemudian mereka juga telah membuat kesepakatan mengenai pelunasan piutang, ” Terangnya, kamis ( 19/04 /2018).

Kembali paparkan dia, bahwa masing- masing pedagang memiliki jumlah piutang yang berpariasi.
” Piutang masing masing pedagang berbeda dan bervatiasi dari tahun 2010 – 2017,  tapi kita totalkan 892 juta, dari 19 ruko itu yang ada di belakang abadi. ” Sambungnya.
Dari pemanggilan para pedagang ini,  katanya, tidak bermaksud untuk memberatkan para pedagang,  hanya sebatas konfirmasi data masalah piutang tersebut. bagi para pedagang yang memang telah membayar maka tidak akan ada piutang yang tetapkan. 

” Sebenarnya salah satu tujuan kami untuk konfirmasi data,  kita tidak akan beratkan pedagang kalau mereka apabila memang ia telah membayar dan kita sudah membuat kesepakatan sama pedagang yang mempunyai kewajiban piutang kapan dia mengangsur, yang penting ada upaya untuk membayar ” Jelasnya lagi. 

Sementara Kasi Datun,  Kejari kabupaten Sarolangun,  Yudhi Trisna Amijaya,  mengatakan bahwa mediasi yang dilakukan pihaknya bersama BPPRD Sarolangun,  semata hanya dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan dasar hukum.
” Selain tindak pidana,  kita juga ada kewenangan masalah perdata khususnya di Datun,  serta juga Perpres pasal 24 no 38 tahun 2010,  memberikan penegakan hukum,  bantuan hukum dan pelayanan hukum. Nah,  permasalahan yang timbul di dinas pajak, adanya piutang 19 ruko senilai 892 juta,  dari 19 pedagang itu ada tindak lanjut hadir kesini, akan dituangkan nota kesepakatan  rata rata mereka sanggup melunasi pembayarannya,  ” ungkapnya  

Ia juga menjelaskan target penyelesaian pembayaran piutang dilakukan pada tahun 2018 ini,  makanya akan dilakukan nota kesepakatan minggu depan. Jika memang pedagang tidak mengindahkan nota kesepakatan itu,  katanya akan dilakukan penutupan ruko pedagang yang bersangkutan. 
” Sudah kita jelaskan dengan tupoksi kita masih kita mediasi dan negosiasi,   kalau tidak diindahkan akan dilakukan penegakan hukum disini yaitu melakukan penutupan ruko ruko itu. Karena sesuai dengan perda no 8 tahun 2016, apabila tidak melakukan pembayaran maka akan putus kontrak dan pedagang keluar dari ruko,  asetnya kembali ke daerah, ” katanyanya. 

Namun,  lanjutnya jika memang ada pedagang yang sudah membayar sewa ruko sejak tahun 2010 hingga 2017, maka akan dilakukan kroscek data dari penyewa ruko dengan pihak pajak, jika memang sesuai dengan aturan yang sah,  maka kontrak sewa ruko tetap dilanjutkan. Misalnya,  Kalau mereka (pedagang. red) menunjukkan bukti pembayaran yang sah, lalu kebenaran sudah kroscek dengan pihak pajak dan sesuai, maka tetap lanjutkan kontrak ruko itu, ( Ak /yunus).


Tag Berita :
#InfoTerkini #Pemerintah #Sarolangun #berita terkini indonesia #koran indonesia #Hukum #daerah #ekonomi

Berita terakit :


Pelabuhan Patimban Pacu Ekspor Otomotif Nasional
Rabu 27 September 2017

Pelabuhan Patimban Pacu Ekspor ...

Menaker Hanif Minta Jerman Kirim Instruktur dan Bantu Kembangkan Pelatihan Vokasi di Indonesia
Kamis 20 Oktober 2016

Menaker Hanif Minta Jerman Kir ...

PASAR KEBAYAKAN DIHARAP DONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI
Jumat 23 Februari 2018

PASAR KEBAYAKAN DIHARAP DONGKR ...

Wujudkan Jateng yang Benar-benar “Wow Wow Wow”
Rabu 31 Januari 2018

Wujudkan Jateng yang Benar-ben ...

Mendikbud: Pemerintah Bersama Masyarakat Hadir Dukung Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Selasa 28 November 2017

Mendikbud: Pemerintah Bersama ...

GEMAR MEMBACA, SUTARMIDJI DINOBATKAN TOKOH BACA
Jumat 04 November 2016

GEMAR MEMBACA, SUTARMIDJI DINO ...

Hindari Dampak Buruk Game Online, Orangtua Perlu Peduli Agar Anak Main Game Sesuai Tingkat Usia
Selasa 26 April 2016

Hindari Dampak Buruk Game Onli ...