Terkait Pertambangan, Gubernur: Pengawasan Diperketat, Petugas Jangan Bermain

Selasa 13 Maret 2018 23:54:20 WIB Dilihat : 2064 Kali


Terkait Pertambangan, Gubernur: Pengawasan Diperketat, Petugas Jangan Bermain

HALUANNEWS.COM, BATUSANGKAR - Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi dipimpin Gubernur Irwan Prayitno di Hotel Emersia Batusangkar, Selasa (13/3/2018).

Dalam Rakor yang juga diikuti Wakil Gubernur Nasrul Abit, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gubernur menekankan agar meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan pertambangan guna mengantisipasi kerusakan lingkungan. Termasuk tambang mineral dan galian C yang dalam beberapa tahun terakhir pelakunya kerap kucing-kucingan dengan petugas karena aktifitasnya ilegal.

"Pertambangan harus diawasi dan perketat izinnya. Itu juga tugas Bupati Walikota, karena tidak mungkin diserahkan saja ke provinsi," kata Gubernur.

Irwan Prayitno juga mengingatkan agar petugas tidak ikut bermain apalagi turut membekingi penambangan ilegal. Bila itu terjadi pihaknya tidak segan menindak. Jika pembeking atau pihak yang bermain dari pihak kepolisian atau TNI akan dilaporkan kepada wewenang di atasnya.

"Jika petugas bermain dan ikut membekingi, saya tidak segan menindak," ujarnya.

Selain itu, tema dari rakor ini juga terkait penuntasan tapal batas wilayah, baik antar nagari maupun antar kabupaten/kota. Sampai saat ini masih banyak titik-titik tapal batas yang belum terselesaikan.

"Untuk penyelesaian tapal batas agar segera dituntaskan. Ini tanggung jawab, mulai dari Lurah, Walinagari, Camat sampai Bupati dan Walikota," kata dia.

Adapun rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah perdana dilaksanakan diluar Padang dan Bukittinggi. Rakor juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota.

Dari rakor ini pula lahir "Deklarasi Batusangkar" terkait tertib lalu lintas serta deklarasi antisara dan hoax. Diadakan komitmen kesepakatan antara Forkopimda dengan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Dengan deklarasi ini kita wujudkan tertib lalu lintas dan masyarakat agar mendukung kampanye antisara dan hoax," tukuknya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis hadir bersama Asisten I Vidal Triza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Al Amin, Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, Kepala Bagian Peeekonomian Edi Darma serta Kasubag Publikasi Bagian Humas.

Pjs Wako menyebut dari kenyataan yang ada penataan lingkungan hidup di Kota Padang sudah terkelola dengan baik. Hutan yang ada terpelihara dari kerusakan, sedangkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah terbanyak di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017, Padang kembali meraih penghargaan Adipura.

"Penataan lingkungan hidup di Kota Padang cukup baik itu dinilai banyak sekolah adiwiyata, piala adipura dan pemeliharaan hutan dan penambahan taman kota serta pengawasan dan memperketat izin penambangan ," ungkap Alwis.(timhumas)


Tag Berita :
#InfoTerkini #KotaPadang #berita terkini indonesia #koran indonesia #daerah

Berita terakit :


KEMENTERIAN PANRB SIAPKAN
Selasa 22 November 2016

KEMENTERIAN PANRB SIAPKAN "SAL ...

Di Swiss, Menperin Restui Kerja Sama Pusat Inovasi Digital Senilai USD 9,17 Juta
Minggu 22 Januari 2017

Di Swiss, Menperin Restui Kerj ...

Kapolda Metro Mendadak Tes Urine 387 Perwira
Kamis 23 November 2017

Kapolda Metro Mendadak Tes Uri ...

Ahlan wa Sahlan Raja Salman
Rabu 01 Maret 2017

Ahlan wa Sahlan Raja Salman

WAGUB PANTAU UJI FISIK DAN EMISI MOBNAS
Selasa 15 Maret 2016

WAGUB PANTAU UJI FISIK DAN EMI ...

Kawasan Adat Ammatoa
Minggu 30 Oktober 2016

Kawasan Adat Ammatoa