Soal KTP Penganut Kepercayaan, Mendagri Tunggu Rakor dengan Menkopolhukam

Senin 22 Januari 2018 08:54:26 WIB Dilihat : 109 Kali


Soal KTP Penganut Kepercayaan, Mendagri Tunggu Rakor dengan Menkopolhukam

HALUANNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan kepada pemerintah, agar Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) untuk warga penganut aliran kepercayaan dicetak khusus. Majelis mengusulkan, KTP untuk penganut kepercayaan tidak perlu ada kolom agama. Tapi cukup kolom aliran kepercayaan.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya akan menunggu dulu rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Sebab, opsi-opsi tentang format KTP el bagi warga penganut kepercayaan, termasuk usulan MUI telah disampaikan ke Kemenkopolhukam.

"Nunggu Rakor Menkopolhukkam dulu soal KTP el (bagi warga penganut kepercayaan)," kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (21/1).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh, mengatakan,  usulan MUI tentang KTP bagi penganut aliran kepercayaan telah diakomodir, dan jadi salah satu opsi dari beberapa opsi lainnya. Ada empat opsi, termasuk salah satunya opsi usulan MUI. Empat opsi KTP bagi penganut kepercayaan telah  dilaporkan ke Menkopolhukam, Wiranto.

"Terkait dengan rekomendasi MUI terkait dengan putusan MK tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,  kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dilaporkan ke Pak Menkopolhukam yang berisi empat alternatif. Salah satunya seperti usulan MUI tersebut," kata Zudan.

Zudan mengungkapkan bahwa sebelumnya Ditjen Kependudukan Kemendagri, Kementerian Agama dan Ketua MUI, telah membahas opsi-opsi terkait format KTP el, bagi warga penganut kepercayaan. Saat ini, opsi-opsi yang mengerucut pada empat alternatif format KTP el, sedang digodok di Kemenkopolhukam. Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan kajian tersebut dengan  surat resmi yang ditujukan langsung ke Menkopolhukam, Wiranto.

"Kami tengah  nenunggu keputusan lebih lanjut dari Menkopolhukam," katanya.

 Zudan juga menjelaskan,  secara teknis tidakk ada KTP el baru atau khusus. Blankonya tetap sama. Kemendagri, tinggal menyesuaikan saja di aplikasinya.

"Tidak ada proyek baru atau pengadaan khusus untuk itu. Maksud saya tidak ada e-KTP bentuk baru. Bentuknya tetap sama," katanya.(Humas Kemendagri)


Tag Berita :
#InfoTerkini #berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional

Berita terakit :


Obyek Wisata Brayeun
Sabtu 05 Maret 2016

Obyek Wisata Brayeun

Utang Proyek Tunggu Audit BPK
Selasa 17 Januari 2017

Utang Proyek Tunggu Audit BPK

Narkoba, Sekali Mencoba Sengsara Selamanya
Jumat 29 September 2017

Narkoba, Sekali Mencoba Sengsa ...

BANGUN INFRASTRUKTUR PESISIR
Selasa 26 September 2017

BANGUN INFRASTRUKTUR PESISIR

Mendagri Jelaskan Alasan Ahok Tak Bisa Diberhentikan Sementara
Sabtu 11 Februari 2017

Mendagri Jelaskan Alasan Ahok ...

Mendagri: Tak Etis Sesama Aparat Saling Bentrok
Senin 08 Agustus 2016

Mendagri: Tak Etis Sesama Apar ...

Surabaya Raih Penghargaan Learning City dari UNESCO
Rabu 20 September 2017

Surabaya Raih Penghargaan Lear ...