Warga Wonosobo Keluhkan Tidak Ada Dinas Sosial

Kamis 24 Maret 2016 21:40:02 WIB Dilihat : 634 Kali


Warga Wonosobo Keluhkan Tidak Ada Dinas Sosial

HALUANNEWS-Tidak adanya Dinas Sosial di Wonosobo dikeluhkan oleh warga. Sebab, membuat warga Wonosobo tidak bisa mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Maizida Saras, pendiri Kampung Buruh Migran pertama di Indonesia, binaan dari pemerintah pusat saat program 'Ngopi Bareng Mas Ganjar' bersama jajaran pemerintah kabupaten dan masyarakat Wonosobo. Maizida mengatakan dirinya pernah mengusulkan bantuan sosial ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah namun ditolak lantaran tidak ada Dinas Sosialnya.

"Mereka tidak mau mengeluarkan anggaran ke Kabupaten Wonosobo karena tidak ada Dinas Sosialnya. Padahal itu diperlukan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan agar para buruh migran bisa berkarya di negara sendiri dan tidak kembali ke luar negeri," katanya.

Dirinya juga mengeluhkan adanya dualisme pengurusan untuk para TKI di Jawa Tengah lantaran adanya BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah yang sama-sama mengurusi TKI. Adanya dualisme tersebut membuat para TKI menjadi korban lempar tanggung jawab antara dua pengurusan. Oleh karenanya, dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencontoh Provinsi Jawa Timur yang membuat UP4TKI yang merupakan layanan satu atap untuk para TKI.

"Saya inginnya itu di Jawa Tengah tidak ada dualisme lagi. Bisa mencontoh Jawa Timur. Sehingga ke depan buruh migran tidak menjadi korban lempar sana, lempar sini terus," pintanya.

Mendengar keluhan itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menilai tidak adanya Dinas Sosial bukan menjadi halangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan bantuan. Jika Dinas Sosial menolak, warga bisa mengajukan bantuan langsung ke Gubernur agar dapat dicarikan solusi.

"Tidak ada dinas sosial tidak apa-apa yang penting ada yang ngurusi sosialnya. Jika provinsi tidak bisa memberi bantuan, gubernurnya bisa mencarikan cara bagaimana nantinya bisa dibantu," katanya.

Menurutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat kecil, jangan dipersulit karena pemerintah ada untuk melayani rakyatnya. Ganjar juga meminta warga untuk membantu pemerintah untuk melakukan check list titik-titik mana saja yang membutuhkan bantuan dan apa yang sangat dibutuhkan. Sehingga, pemerintah dapat segera membantu tiga hal. Yakni,pengetahuan dan keterampilan untuk usaha, akses modal, dan pendampingan.

Sementara itu terkait dualisme pengurusan TKI, Ganjar menyampaikan dirinya sudah memikirkan persoalan tersebut. Bahkan, dia berencana membuat seperti yang ada di Jawa Timur.

"Kita mau buat seperti itu (yang ada di Jawa Timur). Kemarin juga sudah diminta seperti itu," pungkasnya.

editor : hi


Tag Berita :
#nasional #presiden #keluarga #daerah #politik

Berita terakit :


Blusukan ke Sulselbar, Menag Jelaskan Relasi Agama dan Negara di Indonesia
Minggu 13 November 2016

Blusukan ke Sulselbar, Menag J ...

Polisi Evakuasi Korban Angkot Tabrak Tiang Listrik di Jalan Raya Sawangan
Rabu 17 Januari 2018

Polisi Evakuasi Korban Angkot ...

Pemerintah Akan Terus Bangun Infrastruktur Wilayah Perbatasan
Rabu 19 Oktober 2016

Pemerintah Akan Terus Bangun I ...

SATGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN SOSIALISASIKAN PENCEGAHAN PUNGLI DI KOTA MEDAN
Rabu 21 Desember 2016

SATGAS SABER PUNGLI KOTA MEDAN ...

FDK UIN Alauddin Makassar Kembali Tampil Beda
Selasa 03 April 2018

FDK UIN Alauddin Makassar Kemb ...