Integrasikan Sistem Pajak dan Perizinan, DJP Sumsel Babel dan Pemprov Babel Resmikan KWSP

Senin 11 September 2017 20:42:07 WIB Dilihat : 139 Kali


Integrasikan Sistem Pajak dan Perizinan, DJP Sumsel Babel dan Pemprov Babel Resmikan KWSP

HALUANNEWS.COM, PANGKALPINANG – Dalam rangka mengintegrasikan sistem layanan pajak kementerian Keuangan RI dengan pemerintah daerah, Direktorat jenderal pajak Sumsel Babel dengan pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka belitung hari ini Senin (11/09/2017) bertempat di ruang pertemuan kantor gubenur provinsi kepulauan Bangka Belitung,  meresmikan penerapan KSWP (Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak ) .

Peresmian dilakukan oleh kepala kantor DJP Sumsel Babel M. Ismirasyah M Zain dan Gubernur kep. Bangka Belitung yang diwakili oleh Sumini Pujiastuti selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang juga dihadiri oleh perwakilan kantor BI wilayah Babel, BPKP wilayah Babel, perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan jajaran DPPKAD provinsi kep. Bangka belitung.

Sistem KSWP (Sistem Konfirmasi Status Pajak ) diungkapkan Ismiransyah merupakan program nasional yang telah berlangsung sejak tahun 2015 sebagai implementasi atas instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 serta Permendagri Nomor 112 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Lingkungan Pemerintah Daerah.

“ KWSP ini merupakan program nasional sebagaimana sesuai dengan instruksi presiden No 7 tahun 2015 dan akan di update lagi Instruksi Presiden No 10 tahun 2016 serta permendagri no. 112 karena system ini menyangkut dengan PEMDA, dimana sistem ini dimaksudkan bahwa para wajib pajak yang akan mengajukan perizinan maka harus jelas kewajiban status wajib pajaknya”, ungkap Ismiransyah.

Ismiransyah juga menjelaskan bahwa integrasi system pajak KWSP yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan telah terintegrasi dengan pemerintah daerah yakni melalui kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

“ Jadi sistem KWSP ini sudah terintegrasi dengan pemda melalui PTSP ini juga sudah ada pergub nya”, jelas Ismiransyah

Pengintegrasian sistem pajak dengan perizinan ini diungkapkan Ismiransyah juga sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah.

“Adanya sistem KWSP ini kami tentunya pajak yang disetorkan oleh wajib pajak ini alur mekanisme nya akan masuk dalam pendapatan negara dan akan diserahkan pada pemerintah daerah melalui dana bagi hasil sebesar 20 persen, dimana tentunya dana pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional seperti untuk pembiayaan pembangunan nasional”, tegas Ismiransyah

Dalam kesempatan tersebut gubernur dalam sambutannya yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Sumini Pujiastuti menyatakan apresiasi dan dukungannya atas program nasional penerapan sistem KWSP yang terintegrasi dengan perizinan. Terintegrasinya layanan perizinan dengan layanan pajak ini dipandang memberikan implikasi bagi daerah.

“ pemprov sangat mendukung, iya karena ini juga dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah dimana pemasukan PAD melalui dana bagi hasil yang dihimpun dari pajak nanti””, tegas Sumini.(koba)


Tag Berita :
#Info #berita terkini indonesia #koran indonesia #daerah

Berita terakit :


Humas Pemerintah Deklarasi mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018
Rabu 22 November 2017

Humas Pemerintah Deklarasi men ...

Digemari di Luar Negeri, LARA Dilirik Penikmat Musik di Tanahair
Jumat 22 September 2017

Digemari di Luar Negeri, LARA ...

Kapolda Metro Jaya Ingin Penyidikan Jonru Dipercepat dan Segera Disidangkan
Rabu 04 Oktober 2017

Kapolda Metro Jaya Ingin Penyi ...

Paguyuban UKM Kab. Bandung Segera Dibentuk
Kamis 26 Januari 2017

Paguyuban UKM Kab. Bandung Seg ...

Surabaya Matangkan Kerjasama Sister City Dengan Liverpool Inggris
Kamis 07 September 2017

Surabaya Matangkan Kerjasama S ...

DJBC Tidak Bisa Kerja Sendirian
Selasa 21 Februari 2017

DJBC Tidak Bisa Kerja Sendiria ...

Gubri Terpaksa Nyinyir Ajak SKPD Hemat Listrik
Kamis 03 November 2016

Gubri Terpaksa Nyinyir Ajak SK ...