Integrasikan Sistem Pajak dan Perizinan, DJP Sumsel Babel dan Pemprov Babel Resmikan KWSP

Senin 11 September 2017 20:42:07 WIB Dilihat : 44 Kali


Integrasikan Sistem Pajak dan Perizinan, DJP Sumsel Babel dan Pemprov Babel Resmikan KWSP

HALUANNEWS.COM, PANGKALPINANG – Dalam rangka mengintegrasikan sistem layanan pajak kementerian Keuangan RI dengan pemerintah daerah, Direktorat jenderal pajak Sumsel Babel dengan pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka belitung hari ini Senin (11/09/2017) bertempat di ruang pertemuan kantor gubenur provinsi kepulauan Bangka Belitung,  meresmikan penerapan KSWP (Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak ) .

Peresmian dilakukan oleh kepala kantor DJP Sumsel Babel M. Ismirasyah M Zain dan Gubernur kep. Bangka Belitung yang diwakili oleh Sumini Pujiastuti selaku staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang juga dihadiri oleh perwakilan kantor BI wilayah Babel, BPKP wilayah Babel, perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan jajaran DPPKAD provinsi kep. Bangka belitung.

Sistem KSWP (Sistem Konfirmasi Status Pajak ) diungkapkan Ismiransyah merupakan program nasional yang telah berlangsung sejak tahun 2015 sebagai implementasi atas instruksi presiden nomor 7 tahun 2015 serta Permendagri Nomor 112 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Lingkungan Pemerintah Daerah.

“ KWSP ini merupakan program nasional sebagaimana sesuai dengan instruksi presiden No 7 tahun 2015 dan akan di update lagi Instruksi Presiden No 10 tahun 2016 serta permendagri no. 112 karena system ini menyangkut dengan PEMDA, dimana sistem ini dimaksudkan bahwa para wajib pajak yang akan mengajukan perizinan maka harus jelas kewajiban status wajib pajaknya”, ungkap Ismiransyah.

Ismiransyah juga menjelaskan bahwa integrasi system pajak KWSP yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan telah terintegrasi dengan pemerintah daerah yakni melalui kantor PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

“ Jadi sistem KWSP ini sudah terintegrasi dengan pemda melalui PTSP ini juga sudah ada pergub nya”, jelas Ismiransyah

Pengintegrasian sistem pajak dengan perizinan ini diungkapkan Ismiransyah juga sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah.

“Adanya sistem KWSP ini kami tentunya pajak yang disetorkan oleh wajib pajak ini alur mekanisme nya akan masuk dalam pendapatan negara dan akan diserahkan pada pemerintah daerah melalui dana bagi hasil sebesar 20 persen, dimana tentunya dana pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional seperti untuk pembiayaan pembangunan nasional”, tegas Ismiransyah

Dalam kesempatan tersebut gubernur dalam sambutannya yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Sumini Pujiastuti menyatakan apresiasi dan dukungannya atas program nasional penerapan sistem KWSP yang terintegrasi dengan perizinan. Terintegrasinya layanan perizinan dengan layanan pajak ini dipandang memberikan implikasi bagi daerah.

“ pemprov sangat mendukung, iya karena ini juga dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah dimana pemasukan PAD melalui dana bagi hasil yang dihimpun dari pajak nanti””, tegas Sumini.(koba)


Tag Berita :
#Info #berita terkini indonesia #koran indonesia #daerah

Berita terakit :


CAMAT, KADES DAN LURAH GARDA TERDEPAN PENCEGAHAN NARKOBA
Sabtu 18 Februari 2017

CAMAT, KADES DAN LURAH GARDA T ...

Panglima TNI : Generasi Muda Harus Menjadi Pelopor Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
Senin 14 Agustus 2017

Panglima TNI : Generasi Muda H ...

Sekolah Kejuruan Diharap Berorientasi Pada Dunia Usaha
Selasa 05 April 2016

Sekolah Kejuruan Diharap Beror ...

Cak Imin: Agus-Sylvi Populer Karena Ditopang Parpol yang Solid
Sabtu 08 Oktober 2016

Cak Imin: Agus-Sylvi Populer K ...