Pasca Tahun 2045 Indonesia Akan Diperebutkan Dunia

Rabu 12 April 2017 08:27:23 WIB Dilihat : 158 Kali


Pasca Tahun 2045 Indonesia Akan Diperebutkan Dunia

HALUANNEWS--Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan  jika pasca 2045 dimana sumber daya alam akan mulai habis khususnya pertambangan seperti minyak, emas, batubara, dan sebagainya, maka negara-negara di dunia akan mencari tanah yang subur untuk kehidupan, dan itu adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di garis katulistiwa (ekuator) yang akan kaya hayati, akan diperebutkan oleh dunia.

“Pasca tahun 2045 dimana sumber daya alam terancam habis, kalau tidak punya tanah yang subur seperti Indonesia, maka negara-negara dunia akan berbondong-bondong ke Indonesia. Karena itu perlu sistem dan regulasi yang memadai. Kalau tidak, maka rakyat akan selalu terpinggirkan, mati dan terbunuh akibat kehilangan tanahnya,” demikian kata politisi Gerindra itu dalam Forum Legislasi “Sejauh Mana Progres Revisi UU Pertanahan?” bersama Anggota Komisi II DPR RI  Ammy Amalia Fatma Surya, dan Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Karena itu kata Riza, akan ada konflik dan perang untuk mencari tanah yang subur tersebut. “Jadi, meski UU PA (Undang-Undang Pokok Agraria) ini sudah bagus, maka tinggal disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Revisi UU PA ini usulan DPR tahun 2015 dan Kementerian BPN/ATR Sofyan Djalil berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan menteri terkait (KLH, Pertanian, Pertambangan, dan Kelautan), untuk mensinergikan regulasinya agar tidak tumpang-tindih dan masing-masing lembaga terkait itu tidak mempunyai UU sendiri-sendiri,” ujarnya.

Karena itu kata Riza, dengan regulasi itu negara harus hadir dan jangan sampai kalah dengan pemodal, aparat, dan pejabat negara dimana rakyat hampir selalu dikalahkan dalam masalah tanah tersebut. “Rakyat selalu kalah menghadapi masalah tanah ini,” pungkasnya.

Yang jelas kata Ammy Amalia Fatma Surya,  dengan revisi UU PA ini akan ada pengadilan khusus agraria, karena proses tanah melalui pengadilan umum sangat lama. Bahkan membutuhkan 6 – 7 tahun sehingga tidak memberikan kepastian hukum masyarakat. “Jadi, ke depan pengadilan tanah cukup melalui dua tingkatan; yaitu di provinsi dan Mahkamah Agung (MA), agar prosesnya lebih cepat,” ungkapnya.

Selain itu menurut Ammy demikian sapaan akrabnya, UU PA ini tidak mengatur pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan oleh perorangan, perusahaan dan koorporasi lainnya. Karena itu melalui revisi ini akan diatur baik maksimal maupun minimalnya kepemilikan tanah. “Langkah ini untuk asas pemerataan dan keadilan tanah bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu kata Iwan Nurdin, aturan tanah ini masih tumpang-tindih khususnya di Kehutanan  dan Lingkungan Hidup (KLH), yang masih terjadi ‘bisnis’ lahan, bukan menjaga hutan. Tapi, KLH menolak diadministrasi – register – padahal Belanda saja bersedia meregister. “Kalau tidak, maka 100 Ha hak pengusahaan hutan (HPH) yang diizinkan banyak yang disalahgunakan sehingga berubah menjadi 200 Ha bahkan 2.000 Ha dan seterusnya,” tuturnya.

 Menurut Iwan, tanah telantar pun bukan saja dikenai pajak progresif, melainkan harus dicabut izinnya jika terbukti menelantarkan tanah tersebut. “Jadi, aturan tanah ini harus secepatnya diselesaikan. Sebab, di tahun 2016 saja ada 1,2 juta Ha dan 418 kasus tanah. Ada ketidakadilan masalah tanah untuk rakyat dan termasuk tertinggi di Asia,” katanya kecewa.


Tag Berita :
#berita terkini indonesia #koran indonesia #nasional #politik

Berita terakit :


Bentrok, Puluhan Masa Datangi Pengadilan Sarolangun
Kamis 20 April 2017

Bentrok, Puluhan Masa Datangi ...

Jangan Ada “Kedip-Kedip Mata”
Rabu 08 Februari 2017

Jangan Ada “Kedip-Kedip Mata ...

BANDAR SABU ASAI TANJUNG GEDANG DI BEKUK POLISI.
Sabtu 05 Agustus 2017

BANDAR SABU ASAI TANJUNG GEDAN ...

Sambut Tafisa 2016, Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Pelataran Ancol Beach City
Sabtu 08 Oktober 2016

Sambut Tafisa 2016, Bendera Me ...